TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP TERHADAP PENGGUNAAN TANAH MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DOI:
https://doi.org/10.63232/ssh.v3i1.95Kata Kunci:
K land acquisition, government responsibility, public interest, legal consequences, compensationAbstrak
Land acquisition for public purposes, particularly in the education sector, often raises legal issues related to the protection of community land rights. This study aims to analyze the legal responsibility of the Sumenep Regency Government in the use of community land for school development based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest, as well as to examine the legal consequences arising from improper land use. This research employs a normative juridical method with a statute and conceptual approach, supported by the analysis of relevant laws, legal principles, and doctrines. The results indicate that, although land acquisition has been clearly regulated, its implementation in practice does not always comply with legal procedures, particularly in terms of providing fair and proper compensation. In certain cases, land owned by the community has been utilized without following formal acquisition mechanisms, leading to disputes and potential violations of legal norms. The study concludes that the government bears legal responsibility for ensuring the protection of land rights through lawful procedures and fair compensation. Failure to do so may result in legal consequences, including claims of unlawful acts by the government and disputes before the administrative or general courts. The implications of this research highlight the importance of strengthening accountability, transparency, and legal compliance in land acquisition processes to ensure the realization of justice, legal certainty, and public welfare.
Unduhan
Referensi
Adellya Salsabilla Hermawan, “Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik,” Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan 2, no. 3 (2022): 58–67.
Aga Prasdhana and Miftakhul Huda, “Pelakasanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012,” Unes Law Review 6, no. 3 (2024): 8203–11, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
Dani Rahiman, 2024, Pengantar Ilmu Pemerintahan ,Sumatera Barat, CV Azka Pustaka, 2024, hal 45.
Dani Rahiman, 2024, Pengantar Ilmu Pemerintahan ,Sumatera Barat, CV Azka Pustaka, 2024, hal 45.
Effendry, “Penetapan Ganti Rugi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat 2,” Jurnal Hukum Sasana 11, no. 1 (2025): 1–13.
Farhani Athari, dkk, 2025, Hukum Konstitusi Pilar Demokrasi Dan Kekuasaan Negara , Banten, Sada Kurnia Pustaka, hal 231.
H. Idham, Konstitusionalisme Tanah Hak Milik Di Atas Tanah Hak Pengelolaan.hlm 22
Haudi, 2021, Pengantar Ilmu Pemerintahan ,Sumatera Barat, Insan Cendikia Mandiri, hal 83,
Haudi, 2021, Pengantar Ilmu Pemerintahan ,Sumatera Barat, Insan Cendikia Mandiri, hal 83,
Ian Edward Hamonangan Butar Butar et al., “Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012,” Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa 1, no. 3 (2023): 236–59, https://doi.org/10.54066/jikma.v1i3.348.
Jatmiko Agus, 2022, A Sampai Z Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Permasalahan Dan Solusinya, Yogyakarta: Deepublish Publisher CV Budi Utama, hal 5-8.
K. Harjono, 2023, “Tanggung Jawab Penilai Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 2 no 1 , 14-24.”
M. H. Nail, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Penentuan Ijin Lokasi , Besaran Ganti Rugi” Jurnal Rechtens 9, no. 2 (2020): 169–82.
Marzuki Peter Muhammad, 2021, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta:Kencana., Prenada Media, hal 177-178.
Media Center Kota Palangkaraya, “Kawal Program Pembangunan Insfratuktur,” 2021. https://mediacenter.palangkaraya.go.id/kawal-program-pembangunan-infrastruktur/.
Mushafi, 2025, Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek , Probolinggo, Eureka Media Aksara, hal 21.
Muwahid, 2020, Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ,Jawa Timur, CV Duta Media, hal 107-110.
Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggararaan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum,” Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan 2, no. 2 (2023): ,hal 201–22.
Paramitha Amelia Ayu, dkk,2023, Hukum Administrasi Negara ,Banten: PT Sada Kurnia Pustaka,hal 87.
Paramitha Amelia Ayu, dkk,2023, Hukum Administrasi Negara ,Banten: PT Sada Kurnia Pustaka,hal 87.
Permatasari Putri Yuli,Mukhidin, 2024,Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Udara,Jawa Tengah, PT Nasya Exspanding Management,hal 12.R
Rahayu Ani Sri, 2022, Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori,Hukum Dan Aplikasinya ,Jakarta, Sinar Grafika, hal 1.
Rahayu Ani Sri, 2022, Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori,Hukum Dan Aplikasinya ,Jakarta, Sinar Grafika, hal 1.
Rahmiati, Firman, and Riska Ahmad, “Implementasi Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia,” Jurnal Pendidikan Tambusai 5, no. 3 (2021): 10160–65.
Sulaksono, 2023, Teori-Teori Hukum Administrasi Negara , Surabaya, CV Jakat Media Publishing, hal 65.
Widyastuti Tiyas Vika Permatasari Putri Yuli,Mukhidin, 2024, Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Udara , Jawa Tengah, PT Nasya Expanding Management, hal 11.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Kategori
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Penulis yang menerbitkan dengan jurnal ini menyetujui persyaratan berikut:
Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities hak publikasi dengan karya yang secara bersamaan dilisensikan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan atas kepengarangan dan publikasi karya dalam jurnal ini.
Penulis dapat masuk ke dalam pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi karya jurnal yang diterbitkan (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan publikasinya di jurnal ini.
Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) setelah proses publikasi, karena dapat menyebabkan pertukaran produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan.