Analisis Yuridis Pemberian Upah Pemagangan Mahasiswa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri

Abstrak

Peningkatan softskill dan hardskill dalam perguruan tinggi terus dilakukan, salah satunya dengan meluncurkan program magang terhadap mahasiswa. Pada pelaksanaannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri menyatakan peserta magang memiliki hak salah satunya dalam memperoleh upah yang disebut dengan uang saku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum, urgensi dan akibat hukum pemberian upah pemagangan mahasiswa ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dilakukan dengan teknik pengumpulan data yakni: studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: pertama, mahasiswa pemagangan bukan merupakan subjek dari peraturan menteri ketenagakerjaan no 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri sehingga tunduk pada KUHPerdata berdasarkan asas kebebasan berkontrak, kedua urgensi hukum pemberian upah pemagangan terhadap mahasiswa tidak memiliki perlindungan hukum pasti, sehingga pemagangan mahasiswa khususnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka  masuk dalam kerja rentan dan diperlukannya campur tangan pemerintah dikarenakan perkembangan zaman pemagangan subjek mahasiswa semakin banyak diikuti; ketiga, mahasiswa masuk kedalam posisi abu-abu dengan tidak adanya regulasi yang jelas mengenai pelaksanaan pemagangan yang berakibat tidak memiliki hak untuk mendapat uang saku ataupun hak lainnya sesuai peraturan mengenai pemagangan.