Analysis of the Role of Government in Eradicating Corruption in Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.63232/ssh.v2i1.39Keywords:
korupsi Reformasi Birokrasi, Transparansi KPK, Partispasi Masyarakat, Teknologi Digital, Pemberantasan KorupsiAbstract
Corruption in Indonesia is a major challenge that affects many aspects of life, including economic, social and public trust in the government. government. This research aims to analyze the government's role in eradicating corruption with a systematic approach to related literature.
The study highlights the importance of bureaucratic reform, increased information disclosure, and collaboration between law enforcement agencies. information, as well as collaboration between law enforcement agencies, such as the KPK, Police, and Prosecutors' Office. The research shows that despite increased strategic efforts in the fight against corruption, challenges in the form of
political intervention and resistance from certain parties remain the main obstacles. playing obstacles. The active participation of the public, especially the younger generation, and the use of digital technology have also proven to play an important role in the fight against corruption. use of digital technology has also proven to play an important role in public scrutiny and reporting of corruption cases. With stronger synergy between the government, the public, and the media, it is hoped that efforts to eradicate corruption can be more effective in building a clean, transparent and accountable government.
Downloads
References
Anggreini, O. (2024). Peran Masyarakat Dan Mahasiswa Dalam Membangun Budaya Anti Korupsi Untuk Mewujudkan Kehidupan Yang Sejahtera, Jujur Dan Bersih. Sindoro: Cendikia Pendidikan, 11-20.
Aprilla, W. W. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2(4), 321-334.
Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia . Jurnal Bisnis dan Ekonomi.
GINTING, D. M. (2023). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Perilaku Korupsi Oleh Penyelenggara Negara Di Indonesia. Doctoral dissertation, Universitas Terbuka.
Jauhariah, J. (2015). Hubungan Hukum Institusi Penyidik (Polri, Jaksa, KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Lex Librum.
Jawa, D. M. (2024). Tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Jurnal Usm Law Review, 1006-1017.
Jundari, G. (2024). Analisis Terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 56-61.
Kasim, A. P. (2022). Meningkatkan Kesadaran Budaya Anti Korupsi melalui Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi kepada Siswa SMA Muhammadiyah Manado. NYIUR-Dimas: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 37-44.
Launa, L. &. (2021). . Pemberitaan Kasus Korupsi Politik Dalam Konstruksi Media. The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi, 17-33.
Mauludi, F. (2020). Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia.
Muwahid, M. H. (2021). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Sistem Hukum. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 409-435.
Putra, W. P. ( 2024). Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia. Legal Advice: Journal Of Law, 41-50.
Putri, D. Y. ( 2024). Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial.
Rahayu, S. S. (2022). Penanaman Karakter Anti Korupsi Unsur Pemerintah Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan. Jurnal Dedikasi Hukum, 308-316.
Rahmawati, M. S. (2024). PERANAN MEDIA MASSA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 11-20.
Retna, F. (2022). Peranan Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pencegahan Tindak Korupsi Pungutan Liar. JURNAL EMPATHY Pengabdian Kepada Masyarakat.
Riau, J. I. (2014). Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum Riau.
Satria, I. W. (2013). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.
Sekarsari, D. M. (2022). Wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Jurnal Preferensi Hukum, 578-584.
Sugiarto, T. (2013). Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum.
SustaIN. (2024). Indeks Persepsi Korupsi . Jakarta: SustaIN.
Suyatmiko, W. H. (2019). Menakar lembaga antikorupsi: studi peninjauan kinerja komisi pemberantasan korupsi. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 35-56.
Tampubolon, S. M. (2014). peran pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi kaitannya dengan undang-undang no. 32 tahun 2004. Lex et Societatis.
Telaumbanua, Y. O. (2023). Wewenang KPK Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh TNI Aktif Dikaji Dari Teori Hukum Pembangunan. Advances In Social Humanities Research.
Widhiyaastuti, I. G. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. Acta Comitas, 17-25.
Wiryadi, U. G. (2023). Kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ketatanegaraan Indonesia pasca undang-undang baru. Begawan Abioso, 109-116.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Categories
License
Copyright (c) 2025 SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
Authors retain copyright and grant SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities the right of publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and publication in this journal.
Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its publication in this journal.
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) after the publication process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.