Legal Accountability of Government Administrative Officials for the Issuance of Dual Land Ownership Certificates (A Study on the Ownership Certificate of Mangli Community Health Center, Jember Regency)

Abstrak

Penerbitan dua sertipikat hak atas tanah pada bidang tanah yang sama merupakan permasalahan serius dalam administrasi pertanahan dan berpotensi merusak kepastian hukum dalam pendaftaran tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum administrasi pejabat pertanahan atas terbitnya sertipikat yang tumpang tindih, khususnya dalam kasus aset Puskesmas Mangli di Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui pengkajian terhadap ketentuan hukum yang relevan di bidang pemerintahan dan pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbitnya dua sertipikat terjadi akibat tidak optimalnya proses verifikasi data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah, terutama dalam penelusuran riwayat tanah dan data kadastral. Dalam hukum administrasi, sertipikat tanah merupakan keputusan tata usaha negara yang harus memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan dapat dilakukan perbaikan secara administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum administrasi atas terbitnya sertipikat yang tumpang tindih pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban jabatan, karena sertipikat diterbitkan oleh pejabat dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat diwujudkan melalui tindakan administratif berupa pembatalan, pencabutan, atau perbaikan terhadap sertipikat yang cacat oleh Badan Pertanahan Nasional. Mekanisme ini mencerminkan penerapan asas bahwa pejabat administrasi memiliki kewenangan untuk mencabut keputusan yang dibuatnya sendiri apabila ditemukan cacat administratif. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan prosedur verifikasi dan pengawasan administratif dalam pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum serta mencegah terulangnya sengketa serupa di masa mendatang.