The Dilemma of an Acting Regent's Authority in Civil Service Transfers: Between Bureaucratic Stability and the Prevention of Abuse of Power in Bondowoso Regency
Penulis
Danang Maulana Almiansyah
DOI:
https://doi.org/10.63232/ssh.v3i2.99Kata Kunci:
Authority, Acting Regent, ASN Mutation, legality principle, abuse of authorityAbstrak
The filling of the position of Acting Regional Head during the transition period of simultaneous regional elections raises legal problems related to the limits of authority in the governance of State Civil Apparatus (ASN), especially in the policy of job transfers. This study aims to analyze the limits of the Acting Regent's authority in carrying out ASN transfers based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2023 and examine the legal implications of the implementation of transfers that do not comply with the provisions of laws and regulations. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that the Acting Regent's authority is a limited attribution authority and is subject to the principle of legality and the principle of the rule of law. In the context of ASN transfers, the Acting Regent is prohibited from carrying out transfers without the written approval of the Minister of Home Affairs as regulated in Article 15 paragraph (2) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2023. These restrictions are intended to maintain the neutrality of ASN, prevent the politicization of bureaucracy, and ensure the stability of regional government during the political transition period. Implementing ASN transfers without the approval of the Minister of Home Affairs results in a defect in authority (detournement de pouvoir), which can potentially invalidate or overturn administrative decisions. A case study of official transfers in Bondowoso Regency demonstrates the importance of adhering to administrative procedures and limiting authority to ensure legal certainty and good governance.
Unduhan
Referensi
JURNAL
Arhdan, S. M., & Khairani, K. 2023. Urgensi Pengisian Jabatan Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Tahun 2024 Menurut Peraturan Perundang-Undangan. Unes Law Review
Aryani, S., Lauren, A., Bella, A., Imania, K., Suryani, R. A., & Azzahri, R. Oktober 2025. Perbandingan Mekanisme Checks and Balance Dalam Sistem Pemerintah Indonesia Dan Malaysia. Integrative Perspectives of Social And Science Journal
Assyayuti, Mazdan Maftukha, 2022 Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional. Jurnal Lex Renaissance 7, No. 2.
Eva Nadya Pramesti 2023, Analisis Penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 3, No. 2, 2023.
Eviva Nur Khobiburahman dkk, 2020, Penerapan System Merit Dalam Birokrasi Indonesia Untuk Mewujudkan Good Governance, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol 3 No 2.
Fatkhul Muin 2014. Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Pengurusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. Vol. 8 No. 1
Herlina, M. 2021. Sumber Kewenangan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara. Universitas Ekasakti Padang Indonesia. International Journal of Law, Vol. 5 Issue 3
Juliani, H. 2020. Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara. Administrative Law and Governance Journal, Vol 3 No. 1
Kardin M. Simanjuntak 2015 Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia Vol 7 No. 2.
Marwi, A. (2016). Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram). Jurnal IuS.
Melanie Putria Maharani Hartono, 2025, Mutasi Kerja Aparatur Sipil Negara, Vol. 7 No. 4.
Moh. Alfatah Alti Putra, 2021, Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana, Vol 7 No. 2.
Muhammad Syaiful Anwar,2024, Sistem Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dalam Perspektif Pengisian Jabatan, Vol 3, No 1,
Muh. Alfian Fallahiya. 2024. Implikasi Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Kelola Kepegawaian Setelah Adanya SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ. Journal Of Social Science Research. Vol 4. no 1.
Muliana, Chatarina. 2019. Abuse of power in the perspective of administrative law in. International Journal of Law. Vol 5 No 3
Nasution, S. R. A., & Sembiring, A. S. 2022. Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara. Mahadi: Indonesia Journal of Law. Vol 1. No. 1
Puasa, R. R., Lumolos, J., & Kumayas, N. 2018. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. Jurnal Eksekutif,
Rifa'i, I. J., & Azizah, N. 2025. Pembatasan Kegiatan Keagamaan oleh Pemerintah Daerah: Konstitusionalitas dan Prinsip Negara Hukum. Constitution Journal, Vol 4, No. 1.
Sunarto,2016, Prinsip Check And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Vol 45 No. 2
Swansa, R. T., Afiyah, S., & Hudi, M. 2025. Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai Politik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Demokratis Di Indonesia. Law Specialist Jurnal Ilmiah Hukum.
Irfan 2025, Legitimasi Penjabat Kepala Daerah, Jurnal Hukum Berkeadaban Vol 1, No 1.
Vina Nuraini, 2025, Presepsi terhadap Rotasi dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol 4 No. 4.
Rindengan, T. J., Sumbu, T., dan Setiabudhi, D. O. 2025. Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Dan Penjabat Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Lex Privatum, Vol 15 No 2.
Pratiwi, H. A. 2021. Analisis Terhadap Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Tata Hukum Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State) Perspektif Siyasah Dusturiyah (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno).
Putri, S. E. 2024. Kewenangan kementerian dalam negeri terkait pemberian mutasi oleh penjabat kepala daerah (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897.
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Walikota
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.
WEBSITE / INTERNET
https://jakartatimur.kpu.go.id/berita/baca/7806/perbedaan-pj-pjs-plt-dan-plh, Diakses pada 23 November 2024.
https://www.gempurnews.com/2024/05/20/pj-bupati-bondowoso-mutasi-vi-pejabat-eselon-ii/ Diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.
https://ketik.com/berita/14-pejabat-dimutasi-pj-bupati-bondowoso-pastikan-pelantikan-jelang-pilkada-sudah-dapat-izin Diakses pada tanggal 4 Februari 2026.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Kategori
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Penulis yang menerbitkan dengan jurnal ini menyetujui persyaratan berikut:
Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities hak publikasi dengan karya yang secara bersamaan dilisensikan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan atas kepengarangan dan publikasi karya dalam jurnal ini.
Penulis dapat masuk ke dalam pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi karya jurnal yang diterbitkan (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan publikasinya di jurnal ini.
Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) setelah proses publikasi, karena dapat menyebabkan pertukaran produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan.